Feeds:
Posts
Comments

Pada dasarnya, setiap manusia, sejahat apapun ia, pasti menyimpan potensi kebaikan dalam, dirinya. Baik itu perampok, pembunuh, dsb. Karena pada dasarnya, manusia dilahirkan dengan fitrah senang dengan kebaikan. Jadi, setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi obyek dakwah kita. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memperbesar pengaruh kebaikan itu dalam hatinya sehingga sedikit demi sedikit mengurangi kadar keburukannya. Karena itulah perintah Allah SWT adalah amar ma`ruf nahi munkar. Amar ma`ruf yang didahulukan, baru nahi munkar. Bukan nahi munkar baru amar ma`ruf. Maka sangat salah tindakan da`i-da`i yang terlalu terburu-buru mengatakan ini dan itu haram, pengikutnya masuk neraka, dsb.

Yang perlu dilakukan oleh seorang da`i adalah, memberikan pemahaman terlebih dahulu, memperbaiki sisi aqidahnya, menyentuh hatinya dengan nilai-nilai kebaikan dan biarkan sang obyek dakwah merasakan sendiri indahnya nilai-nilai kebaikan itu. Seorang da`I yang baik adalah da`I yang mengubah karakter, bukan sekedar mencegah keburukan yang sifatnya hanya sementara saja. Contohnya, jika ada teman kita yang merokok, saat kita melarangnya, kemungkinan akan terjadi 2 hal, dia akan merokok lagi di lain kesempatan, dan dia akan membenci kita sehingga kita makin jauh dari obyek dakwah kita.

Kebanyakan da`i-da`I yang masih baru begitu bersemangat, lepas kendali dan melihat seorang pendosa pada keburukan-keburukan terlebih dahulu. Seharusnya, kita perlu mengedepankan nilai-nilai kebaikan pada orang itu sehingga kita bisa melihat potensi kebaikan yang ada pada orang tersebut.

Bagaimana cara kita melihat potensi kebaikan obyek dakwah kita? Gunakan hati, dan sentuh hati obyek dakwah kita dengan kemurnian hati kita. Karena hati hanya dapat disentuh dengan hati juga. Dua langkah jitu untuk dapat memurnikan hati demi menyentuh hati obyek dakwah kita:

1. Luruskan niat hanya karena Allah SWT

2. Hilangkan segala prasangka buruk terhadap obyek dakwah kita

Selamat berdakwah… selamat menyentuh hati obyek dakwah….

Advertisements

by: Hestutomo Restu Kuncoro

An article dedicated to Allah. In honor of the best mentor a very good
friend of mine, Arif Dharmawan.

Pemikiran atau ide tentang hal ini muncul kira-kira 3 tahun yang lalu.
Awal kemunculan pemikiran ini adalah sebuah pesan singkat yang dikirim
oleh seorang adik kelas ke ponsel saya. Isi pesan ini kurang lebih
adalah seperti ini, “Mas, kenapa sih mbak-mbak rohis (baca: aktivis
da’wah) itu bisa bener-bener ramah sama temenku yang anak rohis juga.
Tapi entah kenapa nggak bisa hangat kalau sama orang yang notabene
bukan anak rohis. Kalau misalnya aku lg jalan sama akhwat rohis, pasti
disapa dengan hangat. Tapi kalau misalnya aku jalannya sama temenku
yang bukan anak rohis, kok rasanya dicuekin” Berawal dari kejadian
itu, sebuah pertanyaan muncul dalam pikiran saya waktu itu, Kenapa?

Pencarian jawaban atas pertanyaan satu kata itu membawa saya pada
banyak alternatif analisis. Salah satu jawaban yang masuk diberikan
oleh seorang AD (aktivis da’wah) di kampus tempat saya kuliah saat
ini. Jawabannya: “Mungkin, ada kecenderungan di antara para AD untuk
tidak bisa berbaur dengan orang-orang yang notabene bukan AD sebaik
mereka berbaur dengan sesama mereka. Begitu mendapatkan jawaban ini,
pikiran saya kembali ke sebuah permasalahan klasik di pergerakan
da’wah SMA: kenapa para AD akhwat lebih sering menghabiskan waktu
istirahat sekedar bersama dengan mereka yang notabene juga AD ?

Bukan tindakan bijaksana terburu-buru mengambil kesimpulan. Namun saya
rasa cukup adil ketika saya mengambil kesimpulan bahwa MEMANG ada
tembok imajiner yang “membatasi” kehidupan para AD dan mereka yang
notabene belum aktifr dalam pergerakan da’wah, terlepas dari perbedaan
ketinggian dan ketebalan tembok itu antara satu medan da’wah dan medan
da’wah lain. Namun saya tidak ingin menyatakan bahwa eksistensi tembok
ini adalah sebuah kesalahan atau sesuatu yang perlu dihilangkan.
Karena, eksistensi sebuah tembok imajiner dalam interaksi sosial
maupun individu adalah sebuah keniscayaan yang wajar adanya. Sebagus
apapun kita berbaur dengan manusia lain, selalu ada hal yang membuat
kita tidak bisa menghabiskan seluruh kehidupan kita bersama orang
lain, bahkan bersama pasangan kita sekalipun. Dalam kehidupan pribadi
tembok itu kita kenal sebagai “hal-hal privasi” Dalam kehidupan
sosial, tembok itu punya banyak jenis dan rupa. Itu semua bukan
masalah, selama ketinggian dan ketebalan tembok itu masih ideal dalam
batas kewajaran dan tidak mengganggu kebutuhan untuk berinteraksi.

Tembok itu menjadi masalah ketika kondisi tembok itu, entah karena
atribut ketinggian atau ketebalan, menghalangi terbentuknya kondisi
interaksi sosial maupun individu yang ideal. Banyak hal yang mampu
menjadi alasan ketidak idealan tembok imajiner sosial itu. Dalam kasus
yang sedang kita bicarakan (Aktivis da’wah dan orang-orang yang belum
aktif dalam da’wah), banyak hal yang mungkin menyebabkan terjadinya
tembok itu, di antaranya mungkin perasaan eksklusif yang tidak
disadari hadir dalam proses hijrah, ketiadaan keinginan untuk memahami
pemikiran dan perasaan orang lain, tidak adanya keterbukaan, dan
hal-hal lain.

Bagaimanapun juga, terlepas dari kenapa tembok itu bisa hadir, saya
mencoba mengawang-awang kondisi ideal interaksi sosial dalam
pergerakan da’wah. Ketika kondisi tembok itu tidak sesuai dengan
persyaratan ideal, saya melihat penyebab utamanya bukanlah teknik
interaksi sosial antara AD dan non-AD. Saya meyakini bahwa ketika
ketidak-idealan interaksi sosial terjadi, hal itu disebabkan oleh
seuatu yang sifatnya lebih mengakar, lebih mendalam dan lebih mengontrol.

Apa yang saya maksud dengan sesuatu yang lebih mengakar itu adalah
motif. Jadi, ketidak idealan itu terjadi karena adanya disorientasi
motif yang hadir tanpa disadari. Disorientasi motif itu ada
kemungkinan hadir dalam proses asimilasi AD ke dalam wadah atau badan.
Saya pernah mendapati kasus seorang individu yang begitu yakin bahwa
niatan yang ia bawa adalah niatan yang lurus, namun dalam diskusi kami
kami menyadari bahwa ada sedikit disorientasi motif dalam sepak
terjangnya: melanggengkan hegemoni badan atau wadah.

Keinginan untuk melanggengkan hegemoni sebuah badan atau wadah sarana
da’wah dapat dengan mudah di-misinterpretasik an. Bukan berarti bahwa
keinginan untuk melanggengkan hegemoni sebuah lembaga da’wah sebagai
sesuatu yang salah, sama sekali bukan. Motif itu akan dapat tetap
terkategori sebagai “niatan yang lurus” selama di balik niatan itu
tidak lebih hanyalah keinginan agar bendera da’wah dapat terus
berkibar, jika begitu keadaannya maka tidak masalah. Hanya saja,
seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, niatan ini punya
kecenderungan untuk di-salah artikan dengan sangat-sangat mudah. Motif
melanggengkan hegemoni sebuah lembaga da’wah dapat dengan sangat mudah
menggeser paradigma orientasi da’wah para aktivis da’wah yang ada di
dalamnya. Skenario paling buruk dari pergeseran paradigma ini adalah
kecenderungan para aktivis da’wah untuk fokus pada hasil alih-alih
pada proses.

Terkadang, tanpa disadari sepenuhnya oleh para AD, usaha da’wah yang
mereka lakukan terlalu memaksakan untuk mengejar “target” lembaga
da’wah tertentu. Hasilnya, terkadang niatan para AD cenderung
manipulatif dan tidak menyerang akarnya. Apa yang saya maksud dengan
manipulatif adalah proses berpikir “saya pingin ngeliat orang ini jadi
kaya gini”, tanpa keinginan secara penuh untuk memahami pemikiran dan
perasaan orang tersebut. Efeknya dalam tindakan, sikap ramah parsial
(seperti telah dibahas sebelumnya), bersikap ramah (atau perbuatan
lain yang juga menarik simpati) dengan motif agar orang tersebut
simpati kepada para AD dan mau menerima pemikiran yang dibawa oleh AD.
Para AD sering tidak menyadari ini sebagai suatu misplaced-action
karena karakter tindakan seperti ini yang nampak begitu smooth dan
non-manipulatif di luarnya. Well, tindakan seperti ini memang nampak
smooth dan clean di luarnya, tapi sangat disayangkan motif sikap ramah
itu sendiri pada awalnya manipulatif: agar orang yang kita perlakukan
dengan ramah mau menerima pemikiran yang kita bawa.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah lalu bagaimana seharusnya?
Dengan rendah hati dan menyadari semua kealpaan saya sebagai manusia,
saya ingin mencoba mengawang-awang sistematika yang ideal harusnya
seperti apa.

Pertama dari tujuan, saya rasa semua AD sudah sangat paham tentang
hadits pertama dalam kumpulan 40-an hadits yang dikompilasi oleh Imam
Nawawi: tujuan hanyalah Allah. Berawal dari niatan yang begitu mulia
ini, AD harus memahami bahwa parameter keberhasilan AD sebagai hamba
Allah dalam berda’wah bukanlah capaian fisik sistem da’wah. Lebih jauh
harus dipahami bahwa tanggung jawab AD dalam berda’wah adalah mengajak
BUKAN MENGUBAH. Tujuan akhirnya memang adalah perubahan individu yang
berujung pada hijrahnya sebuah peradaban. Namun sangat tidak bijaksana
jika dalam usaha mengejar hasil, AD mengabaikan mengabaikan sebuah
prinsip penting.

Prinsip penting yang saya maksud adalah keinginan untuk memberikan
yang terbaik pada objek da’wah AD (yang sebenarnya bukan objek sama
sekali). Pelanggaran prinsip ini sering berujung pada tindakan
manipulatif di mana AD terlalu fokus pada capaian akhir fisik (dalam
usaha menghadirkan kekuatan dalam lembaga da’wah sehingga lembaga
da’wah itu dapat memepertahankan hegemoninya) , tanpa memperhatikan
secara tulus pribadi objek da’wah yang bersangkutan. Contoh yang
kongkret sudah saya bahas sebelumnya: tindakan simpati manipulatif
dalam usaha mencapai tujuan akhir itu.

Seharusnya menurut saya, prinsip ini dijalankan secara sinergis dengan
tujuan da’wah dan tanggung jawab AD dalam da’wah itu sendiri. Inilah
prinsip yang saya sebut dalam judul sebagai Da’wah Kanthi Tresna,
sebuah kalimat bahasa jawa yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia, maknanya Da’wah Dengan Cinta. Aplikasi prinsip ini adalah
sebuah kesadaran sepenuhnya akan hakikat kita sebagai hamba Allah dan
kewajiban kita untuk mencintai sesama muslim maupun hamba Allah,
karena Allah. Lebih lanjut, ketika kita mampu mencintai orang lain
karena Allah, sudah menjadi hal yang lumrah ketika kita mengharapkan
yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Dan hal yang terbaik
untuk semua hamba Allah, tanpa perlu disangsikan, tentu saja kedekatan
dengan Allah. Dalam usaha memeberikan yang terbaik untuk orang-orang
yang kita cintai, kita akan mengajak mereka untuk dekat dengan Allah,
tentu saja dengan berda’wah. Jadi motif da’wah kita seharusnya tidak
lebih daripada sekedar bentuk eksppresi cinta kita (yang hadir karena
Allah) kepada saudara-saudara kita sesama muslim dan sesama hamba
Allah, sebagai sinergi motif utama kita mengharap ridhoNya.

Jika proses berpikir AD dilakukan dengan cara seperti ini, insyaAllah
tidak akan ada lagi pemikiran maupun tindakan manipulatif dalam
mencapai capaian fisik sebuah sistem da’wah. Simpati yang hadir dalam
diri objek da’wah kepada AD hadir sebagai bentuk tanggapan otomatis
stimulus cinta yang hadir dari dalam diri AD kepada orang-orang yang
dida’wahi. Dalam aplikasinya, ketika AD bersikap ramah dan hangat
kepada objek da’wah, tindakan itu didasari secara penuh dan secara
tulus sebagai ekspresi cinta. Kehadiran cinta dalam da’wah juga akan
menghadirkan keinginan untuk secara tulus mendengarkan dan memahami
pemikiran serta perasaan objek da’wah oleh AD.

Lalu apakah salah menetapkan capaian fisik dalam da’wah ? Tidak, sama
sekali tidak, selama capaian fisik itu dibuat tidak lebih daripada
sekedar sistem untuk mengevaluasi metode. Namun satu hal yang perlu
diperhatikan, jangan sampai capaian fisik itu menjadi acuan utama
tindakan da’wah para AD sehingga melupakan urgensi hadirnya motif
cinta dalam pergerakan da’wah mereka.

Wahai saudaraku, mari belajar mencintai saudara-saudara kita secara
tulus. Ketika berda’wah, hadirkan motif karena kita menginginkan yang
terbaik untuk saudara-saudara kita… Kedekatan dengan Allah…

Wallahu’alam bishowab

Pidato Bung Tomo

bung_tomo

Bismillahirrahmanir rahim…

Merdeka!!!

Saoedara-saoedara ra’jat djelata di seloeroeh Indonesia,
teroetama, saoedara-saoedara pendoedoek kota Soerabaja
Kita semoeanja telah mengetahoei bahwa hari ini tentara Inggris telah menjebarkan pamflet-pamflet jang memberikan soeatoe antjaman kepada kita semoea.
Kita diwadjibkan oentoek dalam waktoe jang mereka tentoekan, menjerahkan sendjata-sendjata jang kita reboet dari tentara djepang.

Mereka telah minta supaja kita datang pada mereka itoe dengan mengangkat tangan.
Mereka telah minta supaja kita semoea datang kepada mereka itoe dengan membawa bendera poetih tanda menjerah kepada mereka.

Saoedara-saoedara,
didalam pertempoeran- pertempoeran jang lampaoe, kita sekalian telah menundjukkan bahwa
ra’jat Indonesia di Soerabaja
pemoeda-pemoeda jang berasal dari Maloekoe,
pemoeda-pemoeda jang berasal dari Soelawesi,
pemoeda-pemoeda jang berasal dari Poelaoe Bali,
pemoeda-pemoeda jang berasal dari Kalimantan,
pemoeda-pemoeda dari seloeroeh Soematera,
pemoeda Atjeh, pemoeda Tapanoeli & seloeroeh pemoeda Indonesia jang ada di Soerabaja ini,

didalam pasoekan-pasoekan mereka masing-masing dengan pasoekan-pasoekan ra’jat jang dibentuk di kampoeng-kampoeng,
telah menoenjoekkan satoe pertahanan jang tidak bisa didjebol,
telah menoenjoekkan satoe kekoeatan sehingga mereka itoe terdjepit di mana-mana

Hanja karena taktik jang litjik daripada mereka itoe, saoedara-saoedara
Dengan mendatangkan presiden & pemimpin-pemimpin lainnja ke Soerabaja ini, maka kita toendoek oentoek menghentikan pertempoeran.
Tetapi pada masa itoe mereka telah memperkoeat diri, dan setelah koeat sekarang inilah keadaannja.

Saoedara-saoedara, kita semuanja, kita bangsa Indonesia jang ada di Soerabaja ini akan menerima tantangan tentara Inggris ini.
Dan kalaoe pimpinan tentara Inggris jang ada di Soerabaja ingin mendengarkan djawaban ra’jat Indonesia,
ingin mendengarkan djawaban seloeroeh pemoeda Indonesia jang ada di Soerabaja ini
Dengarkanlah ini hai tentara Inggris,
ini djawaban ra’jat Soerabaja
ini djawaban pemoeda Indonesia kepada kaoe sekalian

Hai tentara Inggris!,
kaoe menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera poetih takloek kepadamoe,
menjuruh kita mengangkat tangan datang kepadamoe,
kaoe menjoeroeh kita membawa sendjata-sendjata jang kita rampas dari djepang oentoek diserahkan kepadamoe

Toentoetan itoe walaoepoen kita tahoe bahwa kaoe sekalian akan mengantjam kita oentoek menggempoer kita dengan seloeroeh kekoeatan jang ada,
Tetapi inilah djawaban kita:
Selama banteng-banteng Indonesia masih mempoenjai darah merah jang dapat membikin setjarik kain poetih mendjadi merah & putih,
maka selama itoe tidak akan kita maoe menjerah kepada siapapoen djuga!

Saoedara-saoedara ra’jat Soerabaja,
siaplah keadaan genting
tetapi saja peringatkan sekali lagi, djangan moelai menembak,
baroe kalaoe kita ditembak, maka kita akan ganti menjerang mereka itu.

Kita toendjoekkan bahwa kita adalah benar-benar orang jang ingin merdeka.
Dan oentoek kita, saoedara-saoedara, lebih baik kita hantjur leboer daripada tidak merdeka.
Sembojan kita tetap: MERDEKA atau MATI.

Dan kita jakin, saoedara-saoedara,
pada akhirnja pastilah kemenangan akan djatuh ke tangan kita
sebab Allah selaloe berada di pihak jang benar
pertjajalah saoedara-saoedara,
Toehan akan melindungi kita sekalian

Allahu Akbar..! Allahu Akbar..! Allahu Akbar…!
MERDEKA!!!

DUKUNG !!!

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PORNOGRAFI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;

b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 2

Undang-Undang ini berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3

Pengaturan pornografi bertujuan:

a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

c. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan

d. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;

c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan

e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II

LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b. kekerasan seksual;

c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

e. alat kelamin.

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

  1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  2. kekerasan seksual;
  3. masturbasi atau onani;
  4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  5. alat kelamin, atau
  6. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13

(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 15

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 16

(1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 18

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:

a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19

Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 21

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 23

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 24

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 25

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 26

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 27

(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI

PEMUSNAHAN

Pasal 28

(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;

b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;

c. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan

d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau dipertontonkan dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40

(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang‑orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama‑sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:

a. pembekuan izin usaha;

b. pencabutan izin usaha;

c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan

d. pencabutan status badan hukum.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk gugus tugas antar departemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 45

UndangUndang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR


PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PORNOGRAFI

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur tentang pornografi.

Pengaturan pornografi berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, antidiskriminatif, dan perlindungan terhadap warga negara, yang berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;

2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan

3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi: (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang menampilkan orang dewasa yang bersikap atau berperan seperti anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “mengunduh” (down load) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

Pasal 6

Larangan “memiliki” atau “menyimpan” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, dibohongi oleh orang lain, maka pelaku tidak dipidana.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindakan melawan hukum lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “penyidik” adalah penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

Hari itu adalah hari yang dingin…. tepatnya tanggal 3 Agustus 2008. Hari itu sekaligus menjadi hari yang menegangkan, karena hari itu dimulai proses pemilihan ketua KARISMA ITB untuk periode 28, yang bertempat di cijanggel. Malam tiba. dipanggillah para calon ketua yang sudah melewati berbagai proses verivikasi sebelumnya. Berbagai pertanyaan pun dilontarkan kepada para calon, hingga pada sebuah pertanyaan yang luar biasa…

“Apakah anda secara pribadi bersedia menjadi ketua KARISMA? jika tidak, sebutkan alasannya…”

“bersedia”

“bersedia”

“bersedia”

“tidak bersedia”

!!!!?

“Apa alasannya?” sang penanya heran

“dalam life plan saya, saya berencana menikah tingkat 3, dan sudah tertunda setahun. Saya berencana merealisasikannya di tingkat 4 kuliah saya, dan saya khawatir akan mendzholimi amanah saya saat saya menjabat dalam kondisi sudah menikah nantinya…”

spontan seisi ruangan kaget, mendengarkan pernyataan terbuka dan terang-terangan dari pembina yang satu ini, apalagi menyangkut hal yang cukup privasi.

Proses pun berlanjut, tanpa ada yang digugurkan, karena keputusan gugur atau tidaknya suatu calon adalah keputusan forum. Proses pemilihan berlangsung lama dan alot. Mulai setelah isya, hingga lewat subuh, ketua baru nelum terpilih. Setelah melalui proses eliminasi satu persatu, tinggallah dua orang calon yang tersisa, dan salah satunya adalah pemuda tadi…. uniknya, dua orang yang tersisa adalah dua orang yang sama-sama menyatakan tidak bersedia menjadi ketua!

Proses pemilihan antara dua calon ini tetap berlangsung sengit. Masing-masing kubu pendukung menyampaikan argumen masing-masing, dan tidak ada yang mau kalah. Dua orang calon yang tersisa hanya bisa duduk menunggu keputusan, hingga pimpinan sidang memanggil kedua calon tersebut…

“Mari kita tabayyun ke keduanya” kata sang pimpinan sidang…

“Akan saya tanyakan kembali, apakah anda bersedia menjadi ketua?”

kedua calon masih menyatakan tidak.

“Saya berencana menyegerakan untuk menikah, tingkat 4 sekarang” kata pemuda tadi menegaskan kembali.

“Lalu, jika forum memilih anda, apa rencana anda?” Tanya salah satu peserta forum.

“Ya… terpaksa, saya menunda rencana menikah saya setahun lagi…” Jawab sang pemuda.

Lewat proses tabayyun yang singkat, akhirnya calon satuna melunakkan diri, bersedia menjadi ketua, dan akhirnya terpilihlah Hari Solagratia Sinuhaji sebagai ketua KARISMA ITB periode 28 lewat kesepakatan forum, karena dari jawaban pada proses tabayyun, pendukung sang pemuda tadi melunakkan keinginannya.

Dan, pemuda itu, adalah saya…..

Dan akhirnya, saya tidak menjadi ketua KARISMA ITB….

19 Oktober 2008, Diadakan pemilihan ketua Fasilitator Club PAR Daarut Tauhiid. Lewat proses verifikasi, dan kesepakatan forum, saya pun menjadi salah satu diantara 3 calon ketua.

“Apakah anda bersedia menjadi Ketua FC (Fasilitator Club)?

“Tidak” jawab saya….

“Bisa ungkapkan alasannya?”

“Saya berencana untuk menikah dalam waktu dekat, dan proposal menikah saya sudah masuk seminggu lalu untuk diproses dengan seseorang. Saya khawatir akan mendzholimi amanah saya jika saya memegang amanah ketua dalam kondisi sudah berkeluarga nantinya”.

Pertanyaan yang sama pun diajukan kepada calon yang lain. Satu bersedia, dan satu lagi tidak. Namun karena suatu hal, yang bersedia pun tidak bisa menjadi ketua FC.

“Setuju jika akh Surya yang menjadi ketua” kata salah satu calon.

“Betul, setuju…” kata calon yang lain.

Sebagian besar peserta forum pun setuju untuk memilih saya sebagai ketua FC yang baru. Namun, saya tegaskan kembali bahwa saya akan menikah dalam waktu dekat, dan jawaban mereka…

“Tenang aja Kang Surya, kalo perlu, nanti pas walimahan, di tempat walimahnya kita pilih lagi ketua yang baru. Yang penting sekarang Kang Surya yang jadi ketua….” celetuk salah satu peserta forum.

“Ya, setuju!” balas peserta yang lain, dan peserta forum pun setuju secara bulat…. dan saya pun tidak dapat berkata apa-apa lagi…..

Heran, di KARISMA, rencana menikah yang realisasinya belum terlihat, bisa menjadi “senjata” saya untuk menolak jadi ketua. Tapi di FC, realisasinya yang sudah terlihat (proposal udah masuk seminggu gitu loh…) sama sekali tidak mempan….

fuh…. semoga Allah SWT memberiku kekuatan…..

kalau rasul sedikit-sedikit istighfar
kalau kita sedikit istighfar

kalau rasul sedikit makan
kalau kita sedikit-sedikit makan

kalau rasul sedikit tidur
kalau kita sedikit-sedikit tidur

kalau rasul…..
kalau kita…..

ternyata cuma beda sedikit ya….

Henshin !

ha….h HENSHIN ! –>

Jadilah superhero… pembela kebenaran !!!!